Hari ini aku baca di koran nasional sebuah berita tentang dampak kenaikan harga aneka macam bahan pokok terhadap para pengusaha Warung Tegal (Warteg). Kenaikan harga pada hampir semua bahan pokok telah membuat biaya produksi menjadi mahal yang berujung pada naiknya harga menu makanan yang disajikan. Padahal, pangsa pasar warteg adalah mereka yang sensitif terhadap kenaikan harga. Bisa dibayangkan yang terjadi kemudian adalah menurunnya omzet.

Warteg, sejarah kelahirannya konon memang berawal dari tempat mangkalnya para pekerja bangunan ketika proyek-proyek pembangunan kota sedang digalakkan. Mereka menyediakan makan untuk para kuli bangunan yang umumnya berasal dari desa. Maka pada awalnya warteg selalu berada di sekitar proyek.

Perkembangan selanjutnya adalah generasi penerus Warteg mulai melebarkan sayap bisninsnya dengan membuka warung makan di tempat lain. Mereka menangkap peluang bahwa pangsa pasarnya masih terbuka luas di luar proyek. Urbanisasi tidak hanya membawa kaum pekerja bangunan ke kota. Pabrik, kantor, pasar, terminal, dan sekolah pun memberi andil bagi mengalirnya kaum urban ke kota besar. Sementara restoran kota terlampau angkuh untuk melayani kalangan mereka. Maka hingga sekarang, kita bisa menjumpai warteg di hampir setiap sudut kota Jakarta dan sekitarnya. Dan tetap dengan cirinya : harga terjangkau (murah) dan wareg (kenyang).

Kini, ketika harga-harga bahan kebutuhan pokok saling berlomba naik, warteg menghadapi tantangan yang dilematis. Di satu sisi, untuk tetap bertahan saja mau tidak mau harga harus ‘disesuaikan’. Sementara di lain pihak, daya beli pelanggan setianya sudah merosot akibat penghasilannya yang terbatas sudah banyak tersedot untuk menutupi kebutuhan yang lain.

Selain Warteg, kondisi serupa telah lebih dulu menimpa para pedagan kaki lima (yang juga kebetulan orang tegal) yang tersebar di seantero kota besar di Jawa Barat. Mereka terutama adalah para penjual nasi goreng dengan tenda yang dipajang di emperan toko. Ketika harga minyak goreng melonjak mencapai angka Rp 11.000,00, keuntungan sudah banyak banyak terkuras, dan semakin berkurang ketika harga minyak tanah mencapai Rp 7.000,00, cabai, beras, daging ayam, telur juga kompak naik.

Salah satu trik yang dilakukan untuk menyiasati naiknya biaya produksi adalah dengan mengurangi porsi atau ukuran makanan. Porsi nasi yang membukit sepiring penuh dikurangi, mendhoan tempe dipangkas hingga separuhnya, rendang daging dipotong lebih kecil dari biasanya, telur dadar? dikonsumsi sepiring berdua (kaya lagunya Ida Laela), dan seterusnya. Ternyata itu pun tidak banyak menolong. Menu daging atau telur barangkali hanya disantap seminggu sekali, selebihnya? Nasi sama (kuah) sayur forever….(jadi ingat jaman kuliah ketika habis bulan). Sebabnya ya itu tadi, daya beli pasar sudah pada titik nadir.

Kalau sudah begitu dari mana lagi mengharapkan margin keuntungan? Alih-alih mengharapkan untung, sekedar bisa mengembalikan modal uang belanja buat esok hari pun sudah sukar. Barangkali hanya keyakinan bahwa setiap orang pasti butuh makan, itu saja yang menguatkan.

Ketika masih dipusingkan dengan kondisi sulit ini, pemerintah sudah berancang-ancang hendak menaikkan harga BBM. Alasannya klise, demi menyelamatkan APBN. Sudah terbayang bagaimana kelanjutan cerita mengenai hal ini. Kalau dikatakan Pak Sastoro sampai hari ini sudah ada sekitar 7000 an warteg yang tutup, mungkin setelah Juni 2008 (ketika peresmian kenaikan harga BBM diluncurkan) akan ada lebih banyak lagi yang menyusul, bangkrut.

Warteg dan pedagang kaki lima itu sebenarnya hanyalah simbol dari kegigihan upaya bertahan hidup di tengah dominasi kapitalisme. Mereka sebenarnya contoh nyata kemandirian tanpa banyak kata dan slogan. Tak mengharapkan kucuran kredit bank (dan jelas tak akan mungkin), tidak mengharapkan fasilitas pemerintah, mereka langsung berhadapan sendiri dengan kerasnya persaingan hidup.

Setia dengan gaya hidup sederhana di kota besar (meskipun di kampung rumahnya megah), mereka bukan tipe kacang yang lupa akan kulitnya. Kita bisa menyaksikan betapa besar kontribusi yang diberikan terhadap daerah asalnya. Mulai dari pembangunan tempat ibadah sampai jalan dan sekolah, tanpa bargaining macam-macam. Bagi mereka, kota adalah sekedar sawah untuk bercocok tanam. Sedangkan kampung halaman adalah rumah yang tak tergantikan.

Sayangnya, dalam dunia kapitalistis sekarang ini, wacana yang dominan adalah modernisasi. Sehingga kehadiran mereka hanya dipandang sebagai sektor informal. Informal itu kebalikan dari formal (resmi, diakui). Implikasi dari wacana yang tidak fair ini adalah bahwa mereka hanya dipandang ada setelah yang formal terlebih dahulu diperhitungkan, didengarkan. Dalam pembahasan di ruang politik kebijakan, sektor ini menjadi anak tiri (meskipun pada saat kampanye menjadi ajang rebutan). Setara dengan nasib para TKI di luar negeri. Mereka disanjung dengan slogan sebagai pahlawan devisa karena mengalirkan dolar atau rupiah ke kantong-kantong kemiskinan. Hanya itu yang boleh dikirim, jangan cerita sedih kekjejaman majikan. Karena cerita sedih akan mematahkan semangat calon-calon pahlawan baru.

Bandung, Mei 2008

KH